• Tue. Nov 17th, 2026

Heboh! Ombudsman Ungkap Fasilitas Mewah dan Pungli Rp150 Ribu di Lapas Cibinong Bogor

ByGelanggangJabar

Sep 25, 2026

Gelanggang =Jabar – Bogor – Temuan mengejutkan terungkap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026) dan menemukan fasilitas mewah layaknya apartemen serta praktik pungutan liar yang merugikan warga binaan dan keluarganya.

Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 bangunan klaster mewah dengan fasilitas lengkap seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, AC, kulkas, sofa, hingga perlengkapan rumah tangga di kawasan belakang Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan menyatakan bahwa fasilitas tersebut bahkan dilengkapi dengan gym, kolam, simulator golf yang sedang dibangun, serta beberapa mobil mewah yang terparkir di area tersebut.

Dari hasil wawancara, salah satu penghuni mengakui membayar sejumlah uang untuk menempati hunian mewah tersebut, meskipun nominalnya tidak disebutkan. Ombudsman menduga adanya komersialisasi fasilitas khusus yang seharusnya tidak terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Tim Ombudsman sempat dihalangi petugas saat melakukan sidak meski telah membawa surat tugas resmi.

Selain fasilitas mewah, Ombudsman juga menemukan dugaan praktik pungutan liar sebesar Rp150 ribu per minggu yang dibebankan kepada keluarga warga binaan saat melakukan kunjungan. Temuan lain yang mengkhawatirkan adalah adanya celah keamanan di bagian belakang rumah-rumah petak yang tidak terkunci dan terhubung langsung ke hutan bambu serta tempat pembuangan sampah, serta ditemukannya minuman beralkohol di dalam kulkas.

Menanggapi temuan ini, Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat di bawah pimpinan Yudi Suseno membentuk tim investigasi gabungan yang langsung bergerak sejak Rabu malam untuk mendalami dugaan pungli dan penyalahgunaan fasilitas. Pihak Ditjenpas menyebut bangunan tersebut adalah rumah dinas pejabat dan Sarana Asimilasi Edukasi (SAE), namun akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. Ombudsman memberikan tenggat waktu kurang dari satu bulan untuk merobohkan fasilitas yang tidak sesuai ketentuan dan meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *