Gelanggang =Jabar – Bandung – Pemerintah Kota Bandung menjatuhkan sanksi berat Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap oknum ASN berinisial AS yang diduga menghamili siswi magang.
Kasus asusila yang mencoreng nama baik birokrasi pemerintahan ini kembali mencuat dan menjadi viral di media sosial pada Jumat (16/10/2026). ASN berinisial AS yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusip) Kota Bandung terbukti melakukan tindakan asusila hingga menghamili seorang siswi yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor instansi tempat ia bekerja.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan adanya pemecatan terhadap ASN tersebut. Kasus yang terjadi beberapa tahun lalu ini baru diterbitkan surat pemecatannya pada 29 Agustus 2025 melalui Keputusan Wali Kota Nomor 862/Kep.114-BKPSDM/2025. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung telah memberikan kesempatan perbaikan dan pembinaan kepada AS sebelum menjatuhkan sanksi tegas ini.
Sebelum dijatuhi PTDH, AS sempat menerima sanksi disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Namun karena AS mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada November 2025, sanksinya dinaikkan menjadi PTDH. Meski AS kemudian mencabut gugatannya pada Desember 2025, keputusan PTDH tetap berlaku.
Farhan menegaskan bahwa ASN merupakan pejabat publik yang dituntut memiliki standar etika lebih tinggi karena perilakunya menjadi perhatian masyarakat. Ia mengatakan proses pemberhentian tidak dilakukan sekali langsung, tetapi melalui tahapan pembinaan dan kesempatan perbaikan. Namun apabila pelanggaran berulang terjadi, maka toleransi tidak ada lagi dan pemberhentian menjadi langkah terakhir untuk menjaga integritas aparatur.
